Sensus Ekonomi 2026 Jadi Dasar Kebijakan Pemprov DKI Jakarta

Jakarta, InfoJakartaSatu — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa data hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi utama bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menyusun berbagai kebijakan strategis ke depan. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri Deklarasi Sensus Ekonomi 2026 Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Senin (13/7/2026).

Ilustrasi kawasan Balai Kota Jakarta dan Monas saat Sensus Ekonomi 2026 - Sensus Ekonomi DKI Jakarta - Info Jakarta Satu
Gambar ilustrasi "Balai Kota Jakarta - Sensus Ekonomi 2026" - dibuat dengan AI. Info Jakarta Satu

Dikutip dari Kompas.com, Pramono menekankan bahwa data yang akurat adalah kunci utama dalam pengambilan keputusan berbasis teknokrasi. “Bagi saya, data ini adalah referensi yang paling utama untuk mengambil keputusan secara teknokrasi. Maka hampir semua data BPS dalam rapat-rapat di Balai Kota selalu digunakan untuk menjadi referensi di dalam pengambilan keputusan,” kata Pramono.

Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan pendataan menyeluruh terhadap seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk wilayah DKI Jakarta, sensus ini menjadi momentum penting mengingat Jakarta merupakan kontributor terbesar perekonomian nasional.

Data Akurat, Kebijakan Tepat Sasaran

Ilustrasi petugas sensus ekonomi mendata warga Jakarta - Sensus Ekonomi DKI Jakarta - Info Jakarta Satu
Gambar ilustrasi "Petugas sensus mendata warga Jakarta" - dibuat dengan AI. Info Jakarta Satu

Pramono mengungkapkan bahwa data BPS selama ini telah menjadi acuan dalam berbagai pembahasan di Balai Kota, mulai dari penyaluran bantuan sosial, program pendidikan, hingga layanan kesehatan. Ia menyoroti bahwa perdebatan mengenai data penerima bansos masih sering terjadi karena persoalan akurasi.

“Termasuk data-data yang kadang-kadang memusingkan, yang berkaitan terutama untuk bansos. Apakah 1, 2, 3, 4, 5 atau masuk desil 6, 7, 8, 9, 10. Perdebatannya masih panjang di Balai Kota mengenai hal ini,” ujar Pramono.

Dengan adanya Sensus Ekonomi 2026, diharapkan data yang terkumpul lebih akurat sehingga program-program pemerintah bisa tepat sasaran, terutama untuk tiga sektor prioritas: bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Penurunan RW Kumuh Jadi Bukti Data Membantu

Sebagai contoh nyata manfaat data BPS, Pramono memaparkan bahwa jumlah RW kumuh di Jakarta mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan survei BPS, jumlah RW kumuh turun dari 445 RW pada tahun 2017 menjadi 211 RW pada tahun 2026.

“Penurunannya luar biasa,” tegas Pramono. Data inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Pemprov DKI untuk menentukan langkah penanganan kawasan kumuh ke depan, termasuk alokasi anggaran dan prioritas wilayah.

Pramono: Jangan Tutupi Data, Sampaikan Apa Adanya

Gubernur DKI Jakarta itu juga mengimbau seluruh warga Jakarta untuk memberikan data secara jujur saat disensus oleh petugas BPS. Ia meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

“Jangan tertutup, lebih baik disampaikan. Susah ya susah, senang ya senang, kaya ya kaya, miskin ya miskin, gitu. Biasanya orang kita ini kalau kaya ngaku miskin enggak ya? Atau kalau miskin ngaku kaya enggak ya? Tapi intinya adalah data ini betul-betul kita gunakan untuk referensi bagaimana kita membangun Jakarta,” tutur Pramono.

Beasiswa LPDP DKI dan Program Strategis Lainnya

Selain bansos, data Sensus Ekonomi 2026 juga akan menjadi acuan untuk program pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga rencana pemberian beasiswa LPDP DKI Jakarta yang akan mulai diberikan pada tahun depan.

Di sektor kesehatan, data yang valid diharapkan dapat memastikan layanan kesehatan gratis yang disediakan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Dampak bagi Warga Jakarta

Bagi warga Jakarta, partisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kontribusi langsung dalam menentukan arah kebijakan kota. Semakin jujur data yang diberikan, semakin akurat pula program-program yang dirancang pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

Pemprov DKI bersama BPS berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan data warga. Seluruh informasi yang dikumpulkan akan digunakan semata-mata untuk keperluan statistik dan perencanaan pembangunan.

Sumber:

Baca Juga:

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jalahoaks Raih Predikat Champion WSIS 2026: Platform Anti-Hoaks DKI Diakui Dunia

Program Padat Karya DKI 2026: Rekrutmen Warga Jakarta untuk Infrastruktur dan Pemeliharaan Kota